Rabu, Desember 11News That Matters

DEWAN DA’WAH MENGUSULKAN AGAR UU PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MEMENUHI ASAS KEUMMATAN DAN BERKEADILAN (Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI)

DEWAN DA’WAH MENGUSULKAN AGAR UU PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MEMENUHI ASAS KEUMMATAN DAN BERKEADILAN (Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI)
Oleh:
Teten Romly Qomaruddien (Anggota Pusat Kajian Dewan Da’wah)

Untuk lebih sempurnanya UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang tengah digodok, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para perwakilan Ormas-ormas Islam tingkat Pusat.

Hadir dalam acara ini beberapa perwakilan dari PP. Muhammadiyah, PP. Persatuan Islam, PB. Nahdhatul Ulama, DPP Al-Irsyad, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, DPP Al-Washliyah, DPP Mathla’ul Anwar dan ormas lainnya.

Mewakili pimpinan Dewan Da’wah, Pusat Kajian menyoroti beberapa hal yang dianggap penting di mana selama ini belum banyak tersosialisasikan dengan baik, padahal ini sangat penting karena menyangkut visi-misi keummatan dalam pendidikan.

Adapun beberapa pandangan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pendefinisian Pesantren

Sebagaimana tertuang dalam analisa populer para peneliti, bahwa disebut “pesantren” wajib memenuhi lima rukun; adanya kyai, adanya santri, adanya mesjid, adanya pondok dan adanya kitab kuning. Maka Dewan Da’wah memandang, dalam praktek kebijakannya hendaknya UU tersebut lebih mengedepankan rasa keadilan, di antaranya dalam pendefinisian pesantren antara salafiyyah dan ghair salafiyyah, yakni pondok tradisional dan non tradisional. Mengapa hal ini dianggap penting, karena banyak ormas-ormas Islam yang memiliki lembaga keagamaan yang mungkin masih kurang dari rukun di atas.

Adapun terkait literatur, selain kitab kuning hendaknya UU tersebut memberikan ruang yang cukup dalam mendorong pengkajian literatur ketokohan, di mana hal ini sangat penting dalam menghadirkan kembali keteladanan mereka sebagai tokoh ummat dan bangsa.

2. Kelembagaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Di antara kelembagaan pesantren yang mencakup di dalamnya: pendidikan, da’wah dan pemberdayaan. Maka Dewan Da’wah memandang ketiga unsur ini tidak lepas dari upaya tafaqquh fid dîn dan tafaqquh fin nâs, yaitu memahami agama secara mendalam dan juga memahami manusianya secara seksama sebagaimana dicetuskan Allâhu yarham Dr. Mohammad Natsir sebagai tokoh Pendidikan Islam Integral. Adapun pemetaannya, Dewan Da’wah menyebut dengan istilah benteng ummat/ bengkel ummat yang meliputi: mesjid, pesantren dan kampus. Karena itulah, Dewan Da’wah memohon kiranya unsur-unsur tersebut mendapatkan penguatan kembali sebagai tempat perubahan dan pembinaan kader ummat dan bangsa yang mendapatkan perlindungan undang-undang dalam menjalankan aktivitasnya.

Perhatiannya yang lain dalam pendidikan, ditunjukkannya dengan menginisiasi gagasan briliantnya agar anak-anak negri ini (yang diwakili oleh hampir seluruh perwakilan ormas Islam dari berbagai pondok pesantren) agar dapat belajar/ menuntut ilmu di negara Arab atas “hadiah” King Faishal kepadanya (termasuk merekomendasikan agar Universitas Imam Su’ud KSA membuka cabangnya di Jakarta, itulah LIPIA yang sekarang). Adapun di kampus-kampus umum, dengan merebaknya da’wah kampus diharapkan munculnya insan ulul albab yang mampu mengejawantahkan Islamisasi ilmu pengetahuan.

3. Visi-Misi Pendidikan Keagamaan

Visi-misi pendidikan dalam pandangan Dewan Da’wah, tidak dapat dilepaskan dari visi-misi da’wah yang telah menjadi rumusan pokok, sifat dan fungsi da’wah, baik bersifat bimbingan pendidikan (binâan) dan bersifat penangkalan dari segala hal yang menyimpang (difâan). Menurut Dewan Da’wah, dua sifat ini menjadi sangat penting apabila mendapatkan penguatan sebagai fungsi pengawalan ajaran agama (hirâsatud dîn) demi lahirnya insan yang bertauhid dan bertanggung jawab pada agamanya.

4. Karakteristik Pendidikan

Pada prinsipnya, apa yang dirumuskan dalam Rancangan undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini, Dewan Da’wah sangat mengapresiasi selama dapat mengokohkan dan memenuhi rasa keadilan dan menjunjung tinggi keummatan. Menurut Dewan Da’wah, karakteristik pendidikan keagamaan yang harus dibangun tersebut, hendaknya tidak lepas dari semangat ke-Islaman dan semangat ke-Indonesiaan. Adapun karakteristik yang dimaksud, terbingkai dalam pointer berikut ini:

a. Mengawal ‘aqidah ummat.
b. Menegakkan syari’ah Islam.
c. Merekat ukhuwwah Islamiyyah.
d. Menjaga keutuhan NKRI, dan
e. Mendukung solidaritas dunia Islam.

5. Harapan Penutup

Dengan sangat penuh harap, semoga RUU yang tengah digodog ini dapat melahirkan penyusunan yang lebih optimal; berkeadilan, beradab dan memenuhi harapan demi terwujudnya cita-cita pendidikan yang menjunjung tinggi ketuhanan dan memelihara semangat kebangsaan.*
_____

✍ Disampaikan pada acara Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI (hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019) di Gedung Nusantara 2 Komplek DPR/ MPR-RI.

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site is protected by wp-copyrightpro.com